19 penyedia di blacklist di depok

12 Feb

19 Kontraktor Masuk Daftar Hitam

Jakarta | Thu, 9 Feb 2012
Iskandar Hadji

Depok Jurnal Nasional
PEMERINTAH Kota Depok akhirnya mengumumkan 19 nama kontraktor nakal yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal. 19 kontraktor tersebut mengerjakan proyek milik tiga dinas: Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dibimasda), dan Dinas Pendidikan (Disdik).

Kepala Bidang (Kabid) Tata Bangunan dan Permukiman Distarkim Kota Depok, Fenti Novita mengatakan, pihaknya telah memasukkan empat kontraktor nakal ke dalam kotak hitam. “Empat kontraktor yang masuk kotak hitam tengah mengerjakan proyek kantor kelurahan di wilayah Sawangan dan Bojongsari,” katanya, Rabu (8/1).

Empat kontraktor yang di-blacklist Distarkim yaitu: PT Banyu Uap Mandiri (rehab kantor Kelurahan Cinangka dengan biaya kontrak Rp222,3 juta), PT Lima Saudara Mandiri (rehab kantor Kelurahan Serua dengan biaya kontrak Rp228,9 juta), PT Presiden Inovator Pembangunan (rehab kantor Kelurahan Pasir Putih, biaya kontrak Rp222,3 juta), dan PT Tunas Patria Pratama (rehab kantor Kelurahan Pondok Petir dengan biaya kontraktor Rp253,2 juta).

Fenti mengatakan, Distarkim masih mengevaluasi proyek-proyek yang disinyalir menyalahi aturan. “Empat kontraktor rehab kantor kelurahan di Sawangan dan Bojongsari ini awal evaluasinya di cut-off. Namun, karena pengerjaannya banyak salah dan menyalahi peraturan, akhirnya di-blacklist. Tahap awal pemanggilan pemborong telah kami tempuh,” katanya.
Dijelaskan, empat proyek yang pengerjaannya belum selesai ini akan dilanjutkan lagi dengan menggunakan dana ABT tahun 2012. “Proyek yang tidak terselesaikan ini akan kembali dikerjakan tahun ini. Alokasi dananya dari ABT,” katanya.
Di tempat berbeda, Sekretaris Dibimasda Depok, Encok Kuryasa mengatakan telah mengantongi enam kontraktor yang disinyalir nakal dan sudah di-blacklist. Namun, Dibimasda belum mau mengungkapkan enam nama kontraktor nakal tersebut. “Tahun 2011 terdapat sekitar 10 kontraktor yang raportnya merah. Namun saat ini baru enam kontraktor yang di-blacklist,” ucapnya.

Menurut Encok, jika suatu perusahaan terkena blacklist, maka direktur dan perusahaannya tidak boleh diikutkan lagi dalam proyek apa pun selama dua tahun berturut-turut, sesuai Peraturan Presiden No 45/2005, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Dampaknya juga berat: nama direktur dan perusahaannya yang di-blacklist sudah tercoret merah se-Indonesia, sehingga tidak bisa ikut tender atau lelang proyek di mana pun,” katanya.

Di tempat berbeda, banyaknya proyek fisik yang dikerjakan tidak tempat waktu membuat Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Asep Rahmat, gerah. Ia juga mengatakan telah mem-blacklist sembilan kontraktor nakal. Sembilan kontraktor tersebut adalah: CV Liodycta Sang Permata, CV Delima, CV Dani Taru Perkasa, CV Rayulita Jaya, CV Geminka Mandiri, PT Topansama Jaya Perkasa, CV Yamani Marga Tama, PT Wandy Karya Roswa, dan CV Solu Bolon Jaya.

Menurut hasil penelusuran Jurnal Nasional, CV Delima mengerjakan pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) di SDN Cipayung dengan nilai anggaran Rp880.146.000. Proyek tersebut baru terealisasi sebesar 34,76 persen. Sedangkan PT Topansama Jaya Perkasa menggarap pengerjaan RKB di SDN Gandul 2 dengan nilai anggaran sebesar Rp568.734.000 dan hanya terealisasi 83,43 persen. “Sembilan kontraktor tidak boleh lagi mengerjakan proyek di Disdik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Depok, Refliyanto, mengatakan, sesuai aturan, bila pelaksanaan tidak dapat diteruskan atau cut off, maka termasuk dalam kategori wanprestasi (buruk). “Mereka yang sudah wanprestasi kami blacklist karena mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Sanksinya, pada tahun anggaran berikutnya selama dua tahun ke depan, kontraktor tersebut tak dapat mengikuti lelang proyek,” kata Refli.

Asep Rahmat menyesalkan ketidaktepatan waktu penyelesaian proyek. Ia menerangkan, proyek yang ada di dinas pimpinannya berbeda dengan di dinas lainnya, karena di Dinas Pendidikan proses rehab berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia generasi penerus bangsa.
“Kontraktor nakal sudah menghambat kemajuan bangsa. Di sini ada tanggung jawab moral karena bila rehab sekolah tak tuntas, maka akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar siswa. Seharusnya para kontraktor bisa merasakan dan memahami hal ini,” katanya, kesal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: